Filipina Melunakkan Sikap: Membuka Pintu untuk Pertukaran Resmi dengan Taiwan

Pedoman Baru Membuka Jalan bagi Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Manila, 21 April - Dalam perubahan signifikan, pemerintah Filipina telah mengeluarkan arahan yang mengizinkan peningkatan interaksi resmi dengan Taiwan, menandakan potensi dorongan untuk hubungan ekonomi dan perdagangan. Langkah ini, yang dirinci dalam Memorandum Circular No. 82, yang ditandatangani oleh Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin pada 15 April dan dipublikasikan pada hari Senin, bertujuan untuk "lebih memaksimalkan peluang untuk pengembangan dan perluasan bidang prioritas investasi Filipina."

Circular ini mengubah Executive Order No. 313, sebuah arahan tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Presiden saat itu, Corazon Aquino. Perintah asli membatasi pejabat pemerintah untuk mengunjungi Taiwan atau menerima delegasi Taiwan, sesuai dengan "kebijakan satu-China" Filipina yang mengakui Republik Rakyat China daripada Taiwan (Republik China) secara diplomatik.

Memorandum Circular 82 mempersempit larangan perjalanan, sekarang hanya berlaku untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan Nasional. Pejabat pemerintah lainnya sekarang dapat melakukan perjalanan ke Taiwan untuk tujuan ekonomi, perdagangan, dan investasi, tetapi mereka harus menggunakan paspor biasa mereka dan tidak menggunakan gelar resmi mereka. Mereka juga diharuskan untuk memberi tahu Manila Economic and Cultural Office (MECO), kantor de facto kedutaan besar Filipina di Taiwan, dan menyerahkan laporan tentang perjalanan mereka.

Circular ini juga melonggarkan pedoman untuk menerima delegasi Taiwan. Pejabat dan instansi pemerintah Filipina, melalui MECO, sekarang dapat menjadi tuan rumah bagi delegasi Taiwan untuk kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi, asalkan mereka memberi tahu MECO setidaknya lima hari sebelumnya dan menyerahkan laporan pasca-kunjungan ke MECO dan Departemen Luar Negeri (DFA).

Namun, beberapa pembatasan tetap ada. Perjanjian atau nota kesepahaman dengan organisasi atau instansi Taiwan memerlukan persetujuan dari DFA dan, jika perlu, Kantor Presiden.

Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) menyambut baik pedoman yang direvisi, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut dapat "lebih meningkatkan kerja sama bilateral." MOFA menyoroti bahwa Taiwan adalah pasar ekspor terbesar kedelapan Filipina, mitra dagang terbesar kesembilan, dan sumber impor terbesar ke-10.

Filipina dan Taiwan, meskipun memutuskan hubungan diplomatik resmi pada tahun 1975, mempertahankan pertukaran erat di berbagai sektor. Manila juga berfungsi sebagai sumber pekerja migran terbesar ketiga ke Taiwan, dengan sekitar 153.000 warga Filipina yang tinggal di negara tersebut per Agustus 2024.