Taiwan Menolak Klaim Penggunaan Toko Serba Ada sebagai Pusat Perang

Kantor Kepresidenan Klarifikasi Rencana di Tengah Ketegangan Lintas Selat

Taipei, 13 April - Kantor Kepresidenan Taiwan telah membantah laporan baru-baru ini yang menyiratkan bahwa pemerintah bermaksud menggunakan toko serba ada sebagai pusat darurat perang jika terjadi konflik lintas selat. Kantor tersebut menyatakan bahwa tidak ada "rencana spesifik" yang diterapkan untuk menjalankan langkah-langkah tersebut.

Kontroversi muncul dari artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Inggris The Guardian. Laporan tersebut mengusulkan bahwa selama potensi invasi China, dengan transportasi domestik, komunikasi, dan layanan internet terganggu, warga Taiwan mungkin akan mencari bantuan dari jaringan toko serba ada lokal.

Artikel tersebut menyarankan bahwa toko-toko ini, yang berjumlah lebih dari 13.000 di seluruh pulau, dapat berfungsi sebagai pusat distribusi untuk ransum dan pasokan medis, memanfaatkan jaringan logistik mereka yang ada. Lebih lanjut, artikel itu berspekulasi bahwa warga negara dapat mengakses komunikasi pemerintah yang ditampilkan di toko-toko atau memanfaatkan hotspot darurat.

Menurut The Guardian, gagasan itu dibahas dalam Komite Ketahanan Pertahanan Seluruh Masyarakat, yang didirikan oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) untuk meningkatkan ketahanan Taiwan dalam menghadapi serangan atau bencana alam.

Sebagai tanggapan, juru bicara Kantor Kepresidenan Karen Kuo (郭雅慧) menjelaskan bahwa sementara perwakilan industri ritel telah berbagi wawasan tentang dukungan mereka selama gempa bumi 921 tahun 1999, pemerintahan Lai belum meresmikan rencana apa pun seperti yang diuraikan dalam laporan Guardian.

Kuo menekankan keberadaan rencana pemerintah yang sudah ada sebelumnya untuk distribusi "bahan strategis" selama perang. Dia juga membantah pernyataan bahwa polisi Taiwan akan dikerahkan ke garis depan selama potensi invasi China. Juru bicara tersebut menegaskan bahwa peran polisi selama perang akan berfokus pada menjaga ketertiban sosial, logistik, dan menjaga infrastruktur kritis.

Komite Ketahanan Pertahanan Seluruh Masyarakat, yang dibentuk pada bulan Juni 2024, bertujuan untuk memperkuat ketahanan Taiwan melalui berbagai inisiatif, termasuk melatih pasukan sipil, mengamankan pasokan vital, memperkuat infrastruktur, dan memastikan keberlanjutan layanan penting.

Komite telah mengadakan tiga putaran pertemuan, yang paling baru pada 27 Maret selama latihan pertahanan sipil di Tainan.