Taiwan Bersiap Menghadapi Tarif AS: Presiden Lai Perintahkan Pengamanan Ekonomi

Presiden Lai Ching-te Mengarahkan Perdana Menteri Cho Jung-tai untuk Memperkuat Ekonomi Taiwan di Tengah Ancaman Tindakan Perdagangan AS

Taipei, 31 Maret - Presiden Lai Ching-te (賴清德) telah menugaskan Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) untuk menerapkan langkah-langkah guna memastikan stabilitas ekonomi Taiwan saat Amerika Serikat bersiap untuk mengenakan "tarif timbal balik."

Menurut pernyataan yang dirilis Senin pagi oleh juru bicara Kantor Kepresidenan Karen Kuo (郭雅慧), Presiden Lai menerima pengarahan dari Perdana Menteri Cho dan anggota "gugus kerja perdagangan Taiwan-AS" pemerintah pada Minggu malam.

Laporan tersebut merinci potensi tingkat tarif AS, pemodelan dampak ekonomi, dan berbagai strategi respons, kata Kuo.

Lai menginstruksikan pemerintah Cho dan tim keamanan nasionalnya untuk melanjutkan upaya mereka guna "melindungi kepentingan nasional serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi." Ia juga menekankan perlunya memberikan dukungan penting kepada industri yang berpotensi terdampak oleh tarif, tambah Kuo.

Secara bersamaan, pernyataan terpisah yang dikeluarkan Senin pagi oleh Kantor Negosiasi Perdagangan Yuan Eksekutif mengkonfirmasi persiapan yang sedang berlangsung untuk tarif tersebut. Mereka telah mengevaluasi potensi dampaknya dan merumuskan "rencana respons multifaset" selama lebih dari dua bulan.

Tarif yang membayangi ini berasal dari janji Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan "tarif timbal balik" pada "semua negara," sebagai bagian dari inisiatif untuk menyeimbangkan kembali perdagangan global dan merangsang manufaktur AS.

Taiwan berada di bawah pengawasan khusus. Defisit perdagangannya dengan AS sebesar US$73,9 miliar pada tahun 2024 menempati peringkat keenam terbesar secara global, hanya setelah China, Meksiko, Vietnam, Irlandia, dan Jerman, yang memicu spekulasi tentang potensi tarif yang tinggi.

Sebagai tanggapan, Taiwan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi defisit perdagangannya. Ini termasuk penandatanganan surat niat untuk membeli gas alam cair dari Alaska dan menyusun daftar potensi barang untuk dibeli dari AS, seperti yang dilaporkan oleh pejabat pemerintah.